PENGANTAR KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA

Isu kesehatan reproduksi menjadi bagian mewujudkan sumber daya manusia
berkualitas dan berdaya saing, yang menjadi aset utama Indonesia. Kesehatan
reproduksi erat kaitannya dengan pencapaian target prioritas penurunan Angka
Kematian Ibu, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selain itu, kesehatan reproduksi
merupakan isu global yang dituangkan dalam Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dan strategi global PBB untuk
kesehatan perempuan, anak dan remaja (Ermalena & RI, 2017).
Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan yakni
menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua
orang di segala usia. Terdapat 38 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu
diwujudkan. Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani di antaranya
yaitu upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi
(AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB), terdapat hal-hal baru yang menjadi
perhatian, yaitu: 1) Kematian akibat penyakit tidak menular (PTM); 2)
Penyalahgunaan narkotika dan alkohol; 3) Kematian dan cedera akibat
kecelakaan lalu lintas; 4) Universal Health Coverage; 5) Kontaminasi dan
polusi air, udara dan tanah; serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan
(Setyani, 2020).
Kesehatan Reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan
sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan
fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari
penyakit dan kecacatan. Setiap orang harus mampu memiliki kehidupan
seksual yang memuaskan dan aman bagi dirinya, juga mampu menurunkan
serta memenuhi keinginannya tanpa ada hambatan apa pun, kapan, dan berapa
sering untuk memiliki keturunan. Setiap orang berhak dalam mengatur jumlah
keluarganya, termasuk memperoleh penjelasan yang lengkap tentang cara-cara
kontrasepsi sehingga dapat memilih cara yang tepat dan disukai. Selain itu, hak
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya, seperti pelayanan
antenatal, persalinan, nifas dan pelayanan bagi anak dan kesehatan remaja juga
perlu dijamin (Pulungan et al., 2020).
Saat ini, kesehatan reproduksi di Indonesia yang diprioritaskan baru mencakup
empat komponen atau program, yaitu: Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir,
Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja, serta Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.
Pelayanan yang mencakup 4 komponen atau program tersebut disebut
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE). Jika PKRE ditambah
dengan pelayanan Kesehatan Reproduksi untuk Usia Lanjut, maka pelayanan
yang diberikan akan mencakup seluruh komponen Kesehatan Reproduksi,
yang disebut Pelayanan Kesehatan Reproduksi Komprehensif (PKRK).
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) bertumpu
pada pelayanan dari masing-masing program terkait yang sudah ada di tingkat
pelayanan kesehatan dasar. Ini berarti bahwa Paket Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Esensial bukan suatu program pelayanan yang baru maupun
berdiri sendiri, namun berupa keterpaduan berbagai pelayanan dari program
yang terkait, dengan tujuan agar sasaran atau klien memperoleh semua
pelayanan secara terpadu dan berkualitas, termasuk dalam aspek komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE) (Pulungan et al., 2020).
Kebijakan Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia menetapkan bahwa
Kesehatan Reproduksi mencakup 5 (lima) komponen atau program terkait,yaitu Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Keluarga Berencana,
Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS, dan
Program Kesehatan Reproduksi pada Usia Lanjut. Pelaksanaan Kesehatan
Reproduksi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan siklus hidup (life-
cycle approach) agar diperoleh sasaran yang pasti dan pelayanan yang jelas
berdasarkan kepentingan sasaran atau klien dengan memperhatikan hak
reproduksi mereka (Mukhoirotin et al., 2022).